MASA PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI INDONESIA MERDEKA

Kedatangan Pasukan Jepang Ke Indonesia

Masa Pendudukan Jepang berlangsung dari tahun 1942-1945, diwarnai dengan perubahan-perubahan yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. perubahan-perubahan itu terlihat nyata dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Pada masa pendudukkan Jepang ini, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia khususnya untuk mewujudkan kemerdekaan. Para tokoh pergerakan yang sebelumnya aktif dalam masa awal dan masa radikal melanjutkan berkiprah menuangkan gagasan-gagasannya untuk perbaikan nasib bangsanya dan kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang.

Pearl Harbour (Pasifik)

Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang yang menjadi sekutu Jerman, menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour (Pasifik). Sejak itu Perang Pasifik, yaitu bagian Perang Dunia II di wilayah Pasifik dimulai. Sebulan sesudah itu Jepang masuk dan menyerang Indonesia, mulai dari Tarakan (Kalimantan Timur), kemudian Sumatera dan dilanjutkan Pulau Jawa pada dua minggu kemudian.

Pemerintah Hindia Belanda memaklumkan perang pada Jepang lima jam setelah penyerbuan Pearl Harbour, tetapi pasukannya tidak sebanding dengan pasukan Jepang yang menyerbu Indonesia. Belanda hanya memiliki 4 divisi sedangkan Jepang menyerang dengan 6 sampai 8 divisi, sehingga tidak mengherankan bila Gubernur Jenderal Tjarda menyerah tanpa syarat pada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Kekalahan itu ditanda tangani oleh Panglima tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten, sedang pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitosyi Imamura.

Dengan masuknya Jepang tidak berarti Pergerakan Nasional Indonesia akan berhenti. Gerakan Petisi seperti Wibowo dan Soetarjo yang muncul pada tahun 1936-an tetap menjadi landasan perjuangan kaum pergerakan di masa Jepang. Tujuan pergerakan ini adalah memberikan pemahaman agar pemerintah militer Jepang dapat lebih memahami rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.

Ir. Soekarno.

Cita-cita perjuangan telah tertanam pada kaum pergerakan. Oleh sebab itu Pemerintah Militer Jepang tidak dapat menghindari terbentuknya organisasi-organisasi seperti PUSAT TENAGA RAKYAT (PUTERA), Pemuda Menteng, Perhimpunan Kebangkitan Rakyat dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini pada hakekatnya dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Ir. Soekarno. Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansur, Chairul Saleh dan lain-lain.

Ir. Soekarno. Chairul Saleh Dkk

Munculnya tokoh-tokoh pergerakan Nasional adalah konsekuensi dari usaha untuk mensukseskan
perang Asia Timur Raya. Itulah sebabnya tokoh pergerakan seperti Hatta, Syahrir, Soekarno segera dibebaskan dari tahanan. Soekarno dan Hatta kemudian bersama-sama membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat ( PUTERA). Ternyata kegiatan PUTERA semakin membahayakan kedudukan Jepang, karena itu organisasi ini dibubarkan dan kemudian diganti dengan Perhimpunan Kebangkitan Rakyat (Jawa Hokokai). Selanjutnya baik di desa-desa maupun di kota juga dibentuk organisasi-organisasi pemuda seperti SEINENDAN dan KEIBODAN. Kedua organisasi ini dimaksudkan untuk membantu perang Jepang melawan Tentara Sekutu.

Gencarnya pergerakan politik pada awal pendudukan Jepang membuat pemerintah Jepang melarang semua kegiatan politik. Pada tanggal 21 Maret 1942 dikeluarkan surat keputusan untuk membubarkan semua organisasi yang bergerak di bidang politik. Jepang hanya mengijinkan organisasi sosial seperti olah raga dan kesenian. Organisasi politik dimungkinkan bila merupakan gerakan bersama untuk kepentingan bangsa Asia seperti Gerakan 3 A.

Melalui Gerakan 3 A Jepang memperkenalkan diri sebagai pembela Asia terhadap kekejaman Imperialisme Barat. Gerakan ini bersemboyan Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia dan Nippon pemimpin Asia. Gerakan ini tidak memperoleh simpati dari kaum pergerakan, apalagi dipimpin oleh seorang tokoh yang tidak terkenal seperti Mr. Syamsudin.

Perang Pasifik adalah babak baru bagi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada tanggal 16 Juni tahun 1943 Perdana Menteri Jepang Tojo memberikan kebijakan baru untuk memperluas bidang pendidikan dan kebudayaan serta memberi kesempatan untuk ikut serta di bidang pemerintahan. Realiasi ini terlihat dengan dibentuknya badan-badan pertimbangan di daerah dan pusat. Pengangkatan orang-orang Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi mulai nampak. Di samping itu orang-orang Indonesia mulai menjadi anggota badan penasehat pada badan-badan Pemerintahan Militer Jepang. Penempatan orang-orang pribumi pada jabatan pemerintahan di setiap keresidenan mulai nampak.

Dalam masa pemerintahan Jepang di Indonesia, wilayah pemerintahannya dibagi atas tiga bagian besar, pertama meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Batavia. Wilayah ini di bawah kekuasaan pasukan Tentara XVI. Kedua Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Wilayah ini di bawah kekuasaan pasukan Tentara XXV. Wilayah ketiga meliputi Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang berpusat di Makassar. Wilayah ini di bawah kekuasaan pasukan Armada Selatan II.

ROMUSA

Masa pendudukan Jepang ini merupakan masa yang berat bagi orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia diwajibkan mengikuti peraturan Jepang yang sangat memberatkan, seperti mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, melakukan seikerei dan sebagainya. Rakyat juga dipaksa untuk membantu Jepang untuk memperoleh kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Dengan jalan menyerahkan hasil panen, menyerahkan perhiasan dan dipaksa untuk menjadi romusha. Akibatnya kehidupan rakyat sangat memprihatinkan. Kehidupan ekonomi mereka sangat merosot. Bahan kebutuhan sehari-hari sangat sulit didapat. Untuk mendapatkannya rakyat harus mengikuti antrian yang memakan waktu lama. Bahkan tidak jarang mereka tidak kebagian, sehingga tenaga dan waktu terbuang percuma.

Keadaan Sulit Di Jaman Jepang

Menjelang akhir tahun 1944 Jepang mendapat kekalahan dalam perang Pasifik. Akibatnya Kabinet Tojo jatuh dan digantikan oleh Kabinet Jenderal Koiso. Dalam kebijakannya kabinet Jenderal Koiso mengumumkan apa yang dikenal dengan janji kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Berbagai daerah pangkalan tentara Jepang dikuasai oleh Tentara Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Di antaranya adalah daerah Balikpapan. Pada bulan Maret 1945 Panglima Tentara di Jakarta mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Jumbi Cosakai).

Badan baru ini bermaksud menyelidiki masalah tata pemerintahan, ekonomi, politik dalam rangka pembentukan negara merdeka. Upacara peresmian dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 di Pejambon yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi Jepang dan diikuti penaikan Bendera Merah Putih. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Widiodininggrat.

Dalam sidangnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 badan ini telah melahirkan konsep dasar-dasar negara. Badan penyelidik ini kemudian dibubarkan dan dibentuk badan baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Meskipun kekalahan Jepang sangat dirahasiakan, tetapi berkat kecepatan para pemuda, berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu, sampai juga pada pemimpin-pemimpin Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 bertempat di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta para pemuda dari berbagai kelompok mengadakan rapat dibawah pimpinan Chaerul Saleh. Rapat memutuskan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Para pemuda lalu mengirimkan utusan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan hasil putusan rapat tersebut. Para pemuda juga minta agar pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia lepas dari segala ikatan dengan Jepang. Semula Soekarno-Hatta menolak usul para utusan tadi dengan alasan bahwa mereka harus berembug dulu dengan para pemimpin lainnya serta harus mendengarkan keterangan resmi tentang penyerahan Jepang. Utusan yang terdiri atas pemuda Darwis dan Wikana akhirnya kembali dan menyampaikan hasil penolakan tersebut. Penolakan tersebut mempertajam perbedaan pendapat yang telah ada antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945, sedang golongan tua masih menekankan perlunya rapat dengan PPKI terlebih dahulu.

Adanya perbedaan pendapat itu mendorong golongan pemuda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota, dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok kota kecil di sebelah timur Jakarta.

Sementara itu di Jakarta tercapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Mr. Ahmad Subardjo memberi jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas jaminan itu Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta Bung Karno dan Bung Hatta langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Noomor 1 Di rumah inilah naskah proklamasi disusun dan rumusannya berhasil diselesaikan pada menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945.

Pembacaan Tex Proklamasi pada Tanggal 17 Agustus 1945

Pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah kediaman Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) naskah proklamasi tersebut diumumkan oleh Soekarno - Hatta dihadiri pemimpin-pemimpin bangsa dan berbagai kalangan pemuda. Sejak itulah Indonesia memasuki alam kemerdekaan.

Kemerdekaan yang telah dicapai itu harus dibela dan dipertahankan. Pemuda-pemuda Indonesia tampil ke depan dan mengambil tindakan-tindakan yang nyata, antara lain:

a. Berita proklamasi dikumandangkan ke seluruh tanah air dan segenap penjuru dunia oleh pemuda - pemuda   yang bekerja di kantor berita PTT serta instansi-instansi lain.

b. Pemuda-pemuda yang bekerja di jawatan-jawatan mengambil alih jawatan dari tangan Jepang dengan atau tanpa kekerasan.

c. Untuk menjaga keamanan, pemerintah mula-mula membentuk BKR (BadanKeamanan Rakyat) pada 22 Agustus 1945. Kemudian para pemuda bekas anggota PETA, HEIHO, dan KNIL mengajukan usul pada pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan TKR dibentuk tanggal 5 Oktober 1945.

TKR kemudian diganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) bulan Januari 1946. Selanjutnya pada 3 Juni1947, TRI diganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

d. Milik pemerintah Jepang seperti gedung, mobil dan lain-lain dinyatakan milik RI.

e. Slogan-slogan dan semboyan-semboyan perjuangan ditempelkan atau dicat pada tembok dan dinding-dinding kereta api.

Pihak Jepang di Indonesia sejak semula tidak mau mengakui adanya Republik Indonesia. Secara resmi Jepang ditugaskan untuk menjaga keamanan sampai tentara sekutu tiba dan diperintahkan agar tidak mengubah keadaan yang ada.